Harga Minyak Dunia Naik Tajam, Purbaya Sebut BBM Subsidi Berpotensi Disesuaikan

Elang Bali – Pemerintah tengah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi kemungkinan lonjakan harga minyak dunia. Menteri Keuangan Purbaya Yuhdi Sadewa menyampaikan bahwa salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penyesuaian harga BBM subsidi apabila tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin besar.

Menurut Purbaya Yuhdi Sadewa, pemerintah telah melakukan berbagai simulasi ekonomi guna menghitung dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap kondisi fiskal negara.

Salah satu skenario yang dianalisis adalah ketika harga minyak global mencapai level US$92 per barel. Dalam kondisi tersebut, defisit anggaran negara berpotensi meningkat cukup signifikan.

Apabila tidak dilakukan langkah penyesuaian kebijakan, defisit APBN diperkirakan dapat melebar hingga 3,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut melampaui batas defisit yang diatur dalam undang-undang yaitu maksimal 3 persen dari PDB.

“Tapi yang jelas kita udah exercise sampai kalau harga minyak naik ke 92 dolar barrel. Apa dampaknya ke defisit? kalau nggak melakuan apa-apa ya kita naik ke 3,7 persen dari PDB,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (07/03/2026).

Purbaya Yuhdi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam menghadapi potensi tekanan fiskal tersebut. Berbagai strategi telah disiapkan untuk menjaga stabilitas anggaran negara.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melakukan penyesuaian pada belanja negara agar defisit anggaran tetap terkendali.

Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan kebijakan berbagi beban dengan masyarakat melalui penyesuaian harga BBM subsidi jika kondisi fiskal tidak lagi memungkinkan untuk menanggung seluruh subsidi energi.

Purbaya Yuhdi Sadewa menyampaikan bahwa pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa Indonesia mampu menghadapi fluktuasi harga minyak dunia.

Dalam beberapa periode sebelumnya, harga minyak global bahkan sempat melonjak hingga kisaran US$150 hingga US$200 per barel.

“Kalau harga minyak US$92 apakah itu kiamat buat kita? Enggak, dulu kita pernah melewati keadaan dimana harganya sampai US$150 per barel. Jatuh gak ekonominya? Agak melambat tetapi tidak jatuh, jadi kita punya pengalaman-pengalaman mengatasi itu,” urainya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki pengalaman dalam mengelola dampak kenaikan harga energi terhadap perekonomian nasional.

Meski demikian, pemerintah tetap berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan subsidi energi karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat.

“Kalau memang anggarannya nggak kuat sekali nggak ada jalan lain, ya kita share dengan masyarakat sebagian. Artinya ada kenaikan BBM (subsidi) kalau memang harganya tinggi sekali, anggarannya enggak tinggi,” terangnya.

Hingga saat ini pemerintah terus memantau perkembangan harga minyak dunia yang dipengaruhi oleh situasi geopolitik global, termasuk ketegangan di kawasan Timur Tengah.

Langkah-langkah antisipasi yang disiapkan pemerintah diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memastikan kebijakan subsidi energi tetap berjalan secara berkelanjutan.**